Tapi ada bahaya lebih besar yang sedang mengancam kehidupan orang Jakarta. Permukaan sebagian wilayah ibu kota sedang turun dengan kecepatan hingga 18 cm/tahun di beberapa kawasan tertentu. Kecepatan ini makin tinggi, dan wilayah yang mengalami penurunan makin luas.
Ini hasil studi konsultan Deltares yang dipaparkan di kantor Rujak Center for Urban Studies pada 16 September 2011.
Buktinya bisa dilihat di Jakarta Utara. Banyak jembatan yang kini menyentuh air, bukan karena permukaan air yang naik melainkan jembatan yang turun. Juga ada pintu air yang tidak lagi bisa dibuka, karena telah turun sedemikian sehingga permukaan laut lebih tinggi daripada permukaan air saluran di sisi lainnya.
Sebagian Kampung Luar Batang di sebelah barat Pelabuhan Sunda Kelapa telah dipagari tembok setinggi 3 meter karena permukaan air laut telah berada 1 hingga 1.5 meter di atas permukaan tanah. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi nyata. Semoga tidak menakutkan.
Memang air permukaan air laut naik juga karena pemanasan bumi. Tetapi lajunya tidak seberapa dibandingkan dengan penurunan tanah itu.
Penyebab utama penurunan permukaan adalah penyedotan air tanah. Karena tanah Jakarta bersifat lempung, maka ketika airnya disedot, ia akan mengkerut. Bahkan bila penyedotan berhasil disetop sekarang, perlu ratusan tahun untuk mengembalikan air tanah.
Untuk menghentikan penyedotan air tanah, dibutuhkan waktu 2-3 tahun bila ada peraturan yang ketat dan berlaku tanpa pandang bulu. Namun, kapasitas air pipa harus ditambah hingga 60 persen guna memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.
Padahal pasokan air baku belum tentu mencukupi.
Lalu apa pilihan kebijakan yang ada? Salah satunya adalah membentengi Jakarta dengan dinding laut, yang juga bisa sekaligus berfungsi sebagai waduk penampung air baku. Dengan demikian, meskipun permukaan tanah terus menurun, Jakarta tetap selamat.
Biayanya $ 5 miliar, bekerjasama dengan swasta pada proyek reklamasi.
Pilihan lain: Investasi menyediakan air pipa, melarang penyedotan air tanah sama sekali, meningkatkan air baku dengan program konservasi di hulu (kerjasama dengan Jawa Barat) dan di seluruh Jakarta. Biayanya belum diketahui.
Menurut Anda, mana yang sebaiknya dilaksanakan oleh gubernur Jakarta?
Marco Kusumawijaya adalah arsitek dan urbanis, peneliti dan penulis kota. Dia juga direktur RujakCenter for Urban Studies dan editor http://klikjkt.or.id.
Berita Yahoo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar